Senin, 28 Oktober 2019

Jalur Pantura dan Pansela Diperbaiki Mudik Diyakini Lebih Lancar

Pemerintah Tentukan 3 Kebijaksanaan Penting di RAPBN 2017

, Jakarta - Pemerintah sudah memutuskan tiga kebijaksanaan penting dalam Perancangan Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara (RAPBN) 2017 untuk menguatkan perekonomian nasional ditengah-tengah masih bergejolaknya perekonomian global.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pengutaraan RAPBN 2017 serta Nota Keuangan mengatakan tiga kebijaksanaan penting itu ialah kebijaksanaan perpajakan, berbelanja, serta pembiayaan.

Pertama, kebijaksanaan perpajakan yang bisa memberi dukungan ruangan gerak perekonomian, kata Jokowi di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016. Menurut Presiden Jokowi, tidak hanya jadi sumber penerimaan, perpajakan diinginkan bisa memberi stimulan untuk stimulus perekonomian.

Ke-2, Presiden memberikan tambahan, kebijaksanaan berbelanja akan memberi penekanan pada penambahan kualitas berbelanja produktif serta prioritas yang, diantaranya, diprioritaskan untuk menggerakkan pemercepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, bantuan yang lebih pas target, serta penguatan desentralisasi fiskal.

Ke-3, Presiden meneruskan, kebijaksanaan pembiayaan untuk menguatkan ketahanan serta pengaturan efek dengan jaga defisit serta rasio utang. Sesuai dengan kebijaksanaan fiskal periode menengah, pemerintah memutuskan topik kebijaksanaan fiskal tahun 2017 ialah Pemantapan Pengendalian Fiskal untuk Penambahan Daya Saing serta Mengakselerasi Perkembangan Ekonomi yang Berkepanjangan serta Berkeadilan, tutur Jokowi.

Menurut Kepala Negara, belum pulihnya perekonomian global serta beberapa negara partner dagang penting, yang disertai masih rendahnya harga komoditas, jadi efek yang bisa mengganggu kapasitas perekonomian nasional. Selain itu, Presiden Jokowi memandang beberapa negara maju sedang bergelut hadapi rintangan pemulihan ekonomi hingga masih ada ketidakpastian kebijaksanaan keuangan, terhitung beberapa negara mengaplikasikan kebijaksanaan penggelontoran likuiditas.

Ditengah-tengah kondisi perekonomian global yang belum seutuhnya normal, APBN harus bisa jadi instrumen fiskal untuk memberi dukungan usaha pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan lapangan kerja, papar Jokowi.

Dalam memberi dukungan hal itu, Presiden Jokowi mengutamakan jika APBN ke depan butuh sesuai kenyataan, dapat menyokong pekerjaan prioritas, dapat dipercaya, berkapasitas tahan, serta berkelanjutan—baik periode pendek atau periode menengah.

ANTARA | VINDRY FLORENTIN

"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar