Direstui Jokowi, Bandara Malang Bakal Berstatus Internasional

Direstui Jokowi, Bandara Malang Bakal Berstatus Internasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui rencana peningkatan status Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, Jawa Timur, menjadi bandara internasional.

Alhamdulillah Pak Jokowi merespon, merestui, dan menyetujui, memperhatikan prospek pertumbuhan Malang Raya sangat baik dan dinilai sebagai penopang bagi kemajuan ekonomi serta pembangunan di Jawa Timur, kata Plt Wali Kota Malang Sutiaji dalam siaran pers yang diterima di Malang, Jawa Timur, Selasa, 24 Juli 2018.

Menurut Sutiaji, upaya peningkatan status Bandara Abdurrahman Saleh menjadi bandara internasional itu diungkapkannya secara tersendiri kepada Presiden Jokowi di sela mengikuti pertemuan Presiden dengan Wali Kota se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Juli 2018.

Ia menilai, kenaikan status Bandara Abdurahman Saleh wajar dan pantas karena beberapa faktor, antara lain secara teknis landasan pacu sudah memadai, sudah memiliki alat kendali kontrol untuk penerbangan malam, tingginya kunjungan wisata di Malang.

Selain itu, juga tingginya tingkat peminatan para pelajar untuk studi ke Malang, termasuk program mahasiswa mancanegara, aktivitas usaha dan jasa yang berkembang pesat, daya tarik investasi ke Kota Malang, serta komitmen bersama para pemangku kebijakan di wilayah Malang Raya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendorong dan mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan status Bandara Abdurahman Saleh dan Bandara Banyuwangi menjadi bandara internasional.

Saya sudah mengusulkan ke Presiden dan sudah dapat lampu hijau, ke KSAU juga oke, termasuk kajian dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub juga positif, karena runway Bandara Abdurahman Saleh sudah lebih 2.500 meter dan sudah memiliki sistem untuk pengendalian penerbangan malam hari. Sekarang tinggal Menteri Perhubungan untuk menyetujui, kata Soekarwo.

Penghasilan Driver Jadi Alasan Grab Tak Akan Naikkan Tarif

Penghasilan Driver Jadi Alasan Grab Tak Akan Naikkan Tarif - Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyatakan tidak akan memenuhi permintaan pengemudi ojek online yang ingin tarif perjalanan naik. Menurut Ridzki, dengan dipenuhinya permintaan itu berpotensi mengurangi pendapatan pengemudi ojek online.

Jadi permintaan yang kurang bertanggung jawab ini justru kami rasa membahayakan penghasilan dan pendapatan mitra pengemudi roda dua Grab. Sehingga sampai saat ini kami tidak akan memenuhi permintaan tersebut, kata Ridzki saat konferensi pers di kantor Grab Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 April 2018.

Ridzki menyebut ada perbedaan penghasilan yang signifikan dari permintaan kenaikan tarif itu. Dia mencontohkan, pengemudi ojek online bisa menerima 20 pemesanan dalam satu hari dengan tarif Rp 2 ribu per kilometer.

Namun, jumlah pemesanan berpotensi menurun. Misalnya, pengemudi hanya mendapat tujuh pemesanan dalam satu hari dengan tarif Rp 4 ribu per kilometer. Karenanya, Grab kemungkinan berkurangnya konsumen Grab menjadi pertimbangan perusahaan untuk tidak menaikkan tarif ojek online.

Perbandingannya luar biasa. Potensinya tidak ada yang pesan, ujar Ridzki. Sebelumnya, para pengemudi ojek online dari Go-Jek dan Grab melakukan demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Maret 2018. Mereka menuntut agar tarif ojek online sebesar Rp 1.600 per kilometer dinaikkan menjadi Rp 4 ribu per kilometer.