Harga Anjlok Petani Salak Pondoh di Sleman Menjerit

Proyek 'Disneyland' Lido Belum Didaftarkan di Jawa Barat

, BANDUNG - Pemerintah Propinsi Jawa Barat belum terima mengajukan perizinan berkaitan gagasan MNC Grup bersama dengan Trump Hotel Collection membuat theme park serta resor di lokasi terintegrasi Lido, Bogor.

Kepala Dinas Penanaman Modal serta Perizinan Terintegrasi (DPMPT) Jawa Barat Dadang Masoem menjelaskan walau faksi MNC Grup seringkali memberitahukan gagasan pembangunan theme park sekelas Disneyland di Lido, tetapi faksinya belum memperoleh info apa pun. “Belum ada perizinan apa pun masuk ke kami,” tuturnya pada Usaha, Senin, 6 Februari 2017.

Menurut Dadang, sebab project itu akan menggandeng faksi Trump Hotel Collection yang disebut investor asing, kemungkinan izin itu diserahkan ke Tubuh Pengaturan Penanaman Modal (BKPM). Namun, dari BKPM juga sampai sekarang belumlah ada tembusan berkaitan pembangunan project itu.

Ia menerangkan, bagian Pemprov Jawa barat sendiri berkaitan perizinan pembangunan Lido kemungkinan tersangkut pembebasan tempat. Hal tersebut menurut dia akan diurusnya bila BKPM telah menembuskan perizinan. “Pembicaraan informal juga sampai sekarang berkaitan project itu belumlah ada,” katanya.

Dadang akui semenjak awal Pemprov Jawa barat menyangsikan project besar itu betul-betul akan ditangani MNC Group-Trump. Masalahnya mencuplik pembicaraanya dengan Wakil gubernur Jawa barat Deddy Mizwar rutinitas entrepreneur besar cuma makin banyak bicara pada media. “Kenyataannya tidak ada. Tol Bocimi yang awalannya oleh MNC faktanya justru diarahkan ke faksi lain,” katanya.

Oleh karenanya, faksinya memandang gagasan pembangunan resor, lapangan golf serta theme park di lokasi seluas 3.000 hektare itu masih jadi berita burung serta belum dapat diyakinkan. “Kalau serius ya menempuh perizinan, tetapi yang tentu ke BKPM dahulu,” tegasnya.

BISNIS

"

Pemerintah Kembangkan Koperasi Khusus Petani

Mudik Lebaran 2018, Lapangan terbang Kertajati Layani 5 Rute Penerbangan

, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mengatakan Lapangan terbang Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Lapangan terbang Kertajati di Kabupaten Majalengka gagasannya akan layani lima rute penerbangan waktu arus mudik Lebaran 2018.

Insya Allah Lapangan terbang Kertajati akan dicoba untuk layani mudik lebaran tahun ini, itu untuk lima kota, kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung, Senin, 16 April 2018.

Simak juga: Garuda Belum Masukan Lapangan terbang Kertajati Embarkasi Haji 2018

Dedi menerangkan, ke lima rute mudik di Lapangan terbang Kertajati adalah dari Medan ke arah Kertajati, dari Makassar ke arah Kertajati, Balikpapan ke arah Kertajati, Denpasar ke arah Kertajati serta Surabaya ke arah Kertajati.

Insya Allah ya, maskapai banyak ya, saat ini yang telah mengatakan keberminatan itu ada Sriwijaya Air, ya tinggal nunggu perintah dari Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) jika sudah ini ya, katanya.

Menurut Dedi, di akhir Mei 2018, bagian terminal Lapangan terbang Kertajati telah siap serta akses dari non tol ke arah lapangan terbang bisa dipakai.

Di bulan Mei ini kita ada historical flight, kelak diinginkan untuk haji harusnya dapat diberangkatkan. Skema haji itu daerah Sumedang serta Majalengka dan Cirebon pergi dari BIJB lalu transit ke Soekarno Hatta baru ke Jeddah, katanya.

Simak juga: Sultan Cirebon Usulkan 4 Nama untuk Lapangan terbang Kertajati

Lapangan terbang Kertajati pada step awal akan layani 14 rute penerbangan serta direncanakan akan layani 2,7 juta penumpang pada tahun pertama pengoperasiannya.

Sedang, pada step pembangunan 1A, BIJB direncanakan bisa layani penumpang sekitar 5,6 juta serta terus bertambah jadi 45 juta penumpang pada step ultimate.

Sampai sekarang, persiapan pembangunan telah sampai 92 % serta tinggal tersisa proses finishing interior. Dengan perolehan itu, Lapangan terbang Kertajati diperkirakan akan bekerja mulai pertengahan tahun ini.

ANTARA

"

Banyak Pekerja Seks Komersial di Kapal Pelni

Indonesia Gandeng Korsel Percepat Pembangunan Smart City

, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat kembali membuat pertemuan dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur, serta Transportasi (MOLIT) Republik Korea atau Korea Selatan. Lewat pertemuan ke-2 ini, Kementerian Pekerjaan Umum membidik terbentuk kerja sama yang nyata untuk peningkatan smart city atau kota pandai serta peningkatan transit oriented development atau lokasi fokus transit di Indonesia.

Gw ingin pertemuan ini dapat membuahkan kerja sama yang riil untuk peningkatan perkotaan yang lebih baik, yang livable (wajar huni) serta accessible (gampang dibuka), kata Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Sri Hartoyo, dalam acara 2nd Gabung Cooperation Rapat di antara Kementerian Pekerjaan Umum serta MOLIT di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018.

Pertemuan ini adalah gelaran ke-2 sesudah ke-2 instansi berjumpa pada Oktober 2017 di Korea Selatan. Pada pertemuan pertama, Korea bersedia menolong serta mengongkosi bermacam project di Indonesia, yakni pembangunan project infrastruktur simpatisan smart city, seperti aliran pembawa air baku Karian-Serpong, Karian Water Suplai PPP Proyek, penyediaan tenaga pakar senior bendungan, sampai kerja sama dalam intelligent transport sistem (ITS).

Menurut Sri, Indonesia butuh belajar makin banyak tentang peningkatan smart city serta TOD dari Korea Selatan. Sampai kini, peningkatan smart city di Indonesia masih hanya peningkatan sarana skema info. Walau sebenarnya smart city harus juga diikuti peningkatan infrastruktur perkotaan. Ada tiga elemen penting standard service minimum, yakni tersedianya air minum yang aman, service sanitasi fundamen, serta terwujudnya lingkungan permukiman bebas kotor, kata Sri.

Keperluan untuk peningkatan smart city di Indonesia, kata Sri, sangatlah mendesak sebab Indonesia terhitung negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi di Asia. Pada 2025 kelak, sekitar 67,5 % warga Indonesia diperkirakan akan tinggal di 12 kota besar. Trend ini memunculkan dilema. Di satu bagian membuat kepadatan masyarakat di perkotaan, tetapi di lain sisi sudah menyebabkan perkembangan ekonomi.

Direktur Jenderal Kebijaksanaan Publik MOLIT You Byeong Kwon menjelaskan pertemuan kesempatan ini akan menguatkan kerja sama ke-2 negara. Indonesia serta Korea Selatan, katanya, diinginkan tetap meningkatkan smart city serta TOD sampai 20 tahun ke depan. Dalam kerja sama ini, Korea akan jadikan dua kota jadi percontohan smart city buat Indonesia, yakni Kota Busan serta Kota Sejong.

Pertemuan ini bukan sekedar didatangi petinggi kementerian ke-2 negara, dan juga aktor usaha yang akan terjebak dalam peningkatan smart city serta TOD. Golongan kontraktor dari ke-2 negara akan lakukan perbincangan kelanjutan untuk sampai beberapa persetujuan usaha. Dari Indonesia, perwakilan Perum Perumnas serta MRT Jakarta ada untuk mengemukakan andil semasing pada gagasan periode panjang ini.

"

Pupuk Indonesia & 4 Bank Permudah Transaksi Penjualan Pupuk

Tunjangan Kapasitas Pegawai BPS Naik, Dapat Sampai Rp 33 Jutaan

, Jakarta - Pemerintah meningkatkan tunjangan kapasitas pegawai Tubuh Pusat Statistik. Ketetapan itu dituangkan dalam Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2018 mengenai Tunjangan Kapasitas Pegawai di Lingkungan Tubuh Pusat Statistik serta sudah di tandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 30 Oktober 2018.

“Tunjangan kapasitas buat Pegawai di Lingkungan Tubuh Pusat Statistik seperti disebut, diberi terhitung mulai bulan Maret 2018,” bunyi Klausal 5 ayat (1) Perpres ini, seperti diambil dari situs sah Sekretariat kabinet, setkab.go.id, Selasa, 6 November 2018. Mengenai pajak pendapatan atas tunjangan kapasitas seperti disebut, menurut Perpres ini, ditanggung pada Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara.

Dengan merujuk pada beleid terbaru ini, tunjangan kapasitas pegawai BPS diklasifikasikan berdasar kelas jabatannya, dari mulai kelas 1 sampai yang tertinggi ialah kelas 17. Pegawai BPS kelas 1 akan mendapatkan tunjangan kapasitas sebesar Rp 2.531.250 per orang per bulan. Sesaat kelas 17 kantongi tunjangan sejumlah Rp 33.240.000 per orang per bulan.

Berarti, tunjangan kapasitas itu alami kenaikan lebih dari 25 % daripada awalnya. Awalnya, besaran kapasitas pegawai BPS ditata dalam Ketentuan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 mengenai Tunjangan Kapasitas Pegawai di Lingkungan Tubuh Pusat Statistik.

Dalam beleid itu, tunjangan untuk pegawai kelas I ialah sebesar Rp 1.968.000 per orang per bulan. Sesaat pegawai kelas 17 mendapatkan tunjangan 26.324.000 per orang per bulan.

Meskipun begitu, tidak semua pegawai BPS dapat nikmati tunjangan itu. berdasar beleid, tunjangan kapasitas itu tidak diserahkan kepada beberapa macam pegawai, diantaranya pegawai BPS yang tidak memiliki jabatan tersendiri. Diluar itu pegawai BPS yang diberhentikan sesaat atau sedang tidak diaktifkan.

Tunjangan kapasitas pun tidak diserahkan kepada pegawai BPS yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberi uang nantikan serta belum diberhentikan jadi pegawai, pegawai BPS yang diberi cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas pekerjaan untuk jalani waktu persiapan pensiun, dan pegawai sebagai pegawai pada Tubuh Service Umum yang sudah memperoleh remunerasi.

Ketetapan selanjutnya tentang tunjangan kapasitas Pegawai di Lingkungan BPS akan ditata dengan Ketentuan Tubuh Pusat Statistik. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Klausal 12 Ketentuan Presiden Nomor 99 Tahun 2018. Beleid itu sudah diundangkan oleh Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly pada 1 November 2018.

"

Sebelum Sukses dengan Gojek Nadiem Pernah Gagal Tiga Kali

Tarif Jalan Tol Cipularang serta Padaleunyi Naik Rp 500-Rp 7.000

, Jakarta -PT Layanan Marga (Persero) Tbk lakukan rekonsilasi biaya jalan tol di Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) serta Jalan Tol Padalarang- Cileunyi (Padaleunyi). Direktur Operasi II Layanan Marga, Subakti Sukur, menjelaskan rekonsilasi biaya tol berlaku pada 15 Februari 2018 jam 00.00. Mengenai kenaikan biaya tol Cipularang ada pada angka Rp 500 sampai Rp 7.000. Selain itu untuk kenaikan di Tol Padaleunyi dari mulai Rp 500 sampai Rp 1.000.

Rekonsilasi biaya itu dilandasi oleh pergerakan inflasi di daerah Bandung, katanya waktu Pertemuan Wartawan Rekonsilasi Biaya Jalan Tol, di Kantor Pusat Layanan Marga, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Subakti menjelaskan besaran inflasi periode Oktober 2015 sampai September 2017 di daerah Bandung, mengacu pada Surat dari Plt. Direktur Statistik Harga No. B.278/BPS/6230/SHK/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017, yakni sebesar 6,30 %.

Mengenai rekonsilasi biaya jalan tol sesuai Ketetapan Menteri PUPR No. 97/KPTS/M/2018 Mengenai Rekonsilasi Biaya Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang serta Ketetapan Menteri PUPR No. 96/KPTS/M/2018 Mengenai Rekonsilasi Biaya Jalan Tol Padalarang-Cileunyi.

Tetapi, Subakti menjelaskan, untuk ruas Tol Padaleunyi ini tidak semua alami kenaikan pada tiap kelompok. Biaya tol pada ruas ini tertera alami rekonsilasi rata-rata Rp 500 untuk kelompok I serta Rp 1.000 untuk kelompok II ke atas, katanya.

Dia mengutarakan rekonsilasi biaya jalan tol dikerjakan tiap 2 tahun sesuai Ketetapan Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) yang ditata dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2004 Klausal 48 ayat 3 mengenai Jalan Tol.

Rekonsilasi biaya tol itu dikerjakan oleh BPJT, berdasar biaya lama yang sesuai dengan pergerakan inflasi di daerah tersendiri, katanya. Subakti menjelaskan biaya tol awal dihitung berdasar potensi bayar pemakai jalan tol, besar keuntungan ongkos operasi kendaraan, serta kelayakan investasi.

Subakti mengutarakan, dalam sesuaikan biaya jalan tol pada ke-2 ruas jalan tol itu, Layanan Marga sudah tingkatkan pemenuhan tanda Standar Service Minimum (SPM) yang mencakup keadaan jalan tol, kecepatan menempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas keselamatan, unit pertolongan/pengamanan serta pertolongan service, dan kebersihan lingkungan atau kelaikan tempat istirahat serta service (TIP).

Upaya-upaya perbaikan yang sudah dikerjakan salah satunya yakni menambahkan lajur, penambahan kemampuan serta service transaksi, penambahan keadaan fasilitas pendukung jalan tol, penambahan service serta fasilitas prasarana jalan raya, memberi service info yang berbentuk real time.

Beberapa usaha penambahan service yang dikerjakan oleh Layanan Marga buat ruas Cipularang sampai akhir 2018 salah satunya meningkatkan dua gardu pada Gerbang Tol (GT) Buah Batu, menambahkan lajur Ruas Buah Batu-Cileunyi Jalan A selama 12 Km, dan perbaikan serta estetika jembatan pada Ruas Jalan Tol Padaleunyi.

Ada juga perubahan lampu PJU (lampu SL) jadi lampu LED, perlakuan kubangan pada Km 130+600 Jalan A serta B Ruas Padaleunyi, perbaikan GT Pasirkoja, GT Kopo, serta GT Moh. Toha, menguatkan lereng Km 91 serta Km 92 pada Ruas Jalan Tol Cipularang, dan tingkatkan service serta fasilitas prasarana jalan raya yang lain.

"

Jokowi Jadi Presiden Rupiah Bisa Tembus 10 Ribu

Sri Sukoati: SDN 085 Ciumbuleuit Tidak Dengan maksud Lecehkan Simbol Negara

INFO JABAR-- Kepala SDN 085 Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat, Sri Sukoati memperjelas upload photo di sosial media pada 13 Mei lalu hanya kesalah pahaman. Dia pastikan, pendidik serta semua keluarga besar SDN 085 Ciumbuleuit patuh hukum.

Pengakuan Sri ini berkaitan dengan timbulnya satu upload gambar Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tertutup kertas putih di sosial media. Gambar itu terpajang di salah satunya dinding sekolah.

Didapati, gambar itu diambil di SDN 085 Ciumbuleuit, satu hari sesudah photo itu tampil di sosial media, Sri sudah mengklarifikasi tentang hal itu.

Gambar yang diupload oleh account Satyowati Pancasiwi menggambarkan jadi aksi yang tidak menghargai kepala negara. Account itu mengatakan jika semua siswi sekolah itu harus kenakan hijab semenjak masuk ke kelas IV.

“Kami ialah pegawai negeri yang patuh serta hormat pada ketentuan yang berlaku. Kami tekankan jika tidak ada tujuan tidak untuk menghargai atau berbuat tidak etis pimpinan negara Indonesia seperti yang disebut dalam posting account Facebook atas nama Satyowati Pancasiwi,” katanya dalam surat yang bercap serta bermaterai.

Sri memaparkan, penutupan gambar Presiden serta Wakil Presiden itu dalam rencana mensterilkan ruang dari beberapa alat waktu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada 3-5 Mei 2018 kemarin.

“Panitia tutup photo presiden serta wakilnya dalam rencana menyeterilkan ruang dari beberapa gambar tokoh nasional, atau beberapa alat peraga yang dapat menolong siswa dalam menjawab masalah ujian (USBN),” sebut Sri.

Sesudah ujian usai, Sri sudah memberikan instruksi panitia untuk membereskan ruang kembali seperti sebelumnya. Terhitung melepas kertas-kertas yang melekat pada alat peraga. Tetapi, sebab sekolahnya cuma mempunyai satu penjaga sekolah, belum semua kertas penutup alat peraga dicabut.

“Kebetulan di sekolah kami cuma ada seseorang penjaga sekolah lelaki untuk membereskan ruang yang terletak di lantai satu serta dua. Serta ada beberapa kursi yang waktu ujian disimpan di luar ruang serta belum buka kembali penutup photo presiden serta wakilnya,” jelas Sri.

Masalah keharusan kenakan hijab, Sri memperjelas SDN 085 Ciumbuleuit belum pernah mengaplikasikan ketentuan itu. Dia benar-benar belum pernah mengharuskan siswi untuk kenakan kerudung walau sejumlah besar ialah Muslim.

Pada masalah ini, Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Muhadjir Effendy juga sudah memberi respon langsung pada account Setyawati. Dia sudah minta korps-nya untuk memeriksa kebenaran berita itu.

Di uploadnya pada 14 Mei, Muhadjir memperingatkan Setyawati supaya tak perlu menebarkan info ini demikian saja ke sosial media tapi lebih baik berkomunikasi langsung pada kepala sekolah.

Untuk menghindarkan salah paham di lain hari, Muhadjir minta supaya gambar Presiden serta Wakil Presiden semestinya di turunkan saja dan gambar simbol negaranya. (*)

"

Sri Mulyani Sosialisasikan Aturan Pajak Setelah Tax Amnesty

Kecelakaan Bis Sukabumi, Tidak Cuma Sopir Dapat Dipidana

, Jakarta - Berkaitan kecelakaan bis yang berlangsung di Sukabumi pada Sabtu minggu lalu, Kementerian Perhubungan minta supaya klausal 359 Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (KUHP) bukan sekedar dipakai pada sopir angkutan itu. Hukuman harus juga diserahkan kepada pemilik atau direktur dari operator bis.

Keinginan itu dikatakan pada Korps Lalu Lintas Polri yang tengah menyelidik pemicu kecelakaan yang tewaskan 23 dari 38 penumpang itu. Gw meminta dikerjakan kontrol pada pihak operator, terserah kelak siapa yang bertanggungjawab, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi waktu dihubungi di Jakarta, Ahad, 9 September 2018.

Sudah diketahui bis rombongan karyawan dealer motor Honda, PT Catur Putra Grup (CPG) di Cikidang, Sukabumi. Bis ini alami kecelakaan pada Sabtu siang, 8 September 2018, jam 12.00 WIB, di Jalan raya Penghubung Cibadak - Palabuhanratu, di Kampung Bantarselang RT 02/11 Desa Cikidang Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi.

Budi mencuplik klausal 359 KUHP yang mengatakan Barangsiapa sebab kesalahannya mengakibatkan matinya orang diberi hukuman penjara selamanya lima tahun atau kurungan selamanya setahun. Kemenhub menjelaskan tidak terdapatnya uji kir sepanjang dua tahun salah satu bentuk kelengahan yang dapat dijaring oleh klausal ini.

Menurut Budi, ada faktor kelengahan atau justru kesengajaan dari operator bis sebab tidak lakukan uji periodik ini. Keduanya faktor ini dapat diolah dengan hukum serta dikenai klausal. Berapakah sich ongkos uji kir di Jakarta, Rp 80 ribu palin tinggi, katanya.

Tidak hanya operator, Kementerian Perhubungan minta polisi untuk turut mengecek agen perjalanan dari rombongan ini. Menurutnya, faksi biro juga harus disaksikan sampai mana tanggung jawabnya atas insiden ini. Jadi harus diberi pertanyaan waktu milih kendaraannya tidak ditanyakan , sehat tidak nih kendaraan? katanya.

Baca berita menarik yang lain berkaitan kecelakaan bis cuma di .

"